Oleh: Panji Asmoro

Rezim pemerintahan yang dipimpin Presiden  Joko Widodo (Jokowi),  dinilai telah melakukan  diskriminasi terhadap  buruh. Masih banyak rakyat yang menganggur, tapi tetap memasukkan Tenaga Kerja Asing (TKA) untuk pekerjaan tidak skill atau pekerja kasar.

“Tentunya ini semakin menutip peluang kerja buruh lokal, di tengah pengguran yang terus meingkat tiap tahun di Indonesia,” kata Ketua Federasi Serikat Pekerja Metal Indonesia  (FSPMI) Sumut Willy Agus Utomo, kepada Sumut 13angkit, Jum’at (27/4)

Willy Agus Utomo, mengometari tentang pro kontra  banyaknya TKA yang masuk ke Indoensia. Pihak yang  pro mengatakan bahwa kehadiran pekerja asing akan  dapat memicu Tenaga Kerja Indonesia (TKI) lebih professional dan penambah devisa negara.  Sedangkan  pihak yang kontra menilai hadirnya TKA tidak tepat,  karena masih banyak masyarakat Indonesia  yang jadi pengangguran.

Dikatakan Willy,  FSPMI dengan tegas menolak Peraturan Presiden (Perpers) No. 20 Tahun 2018 tentang TKA. Karena banyak merugikan rakyat. Sebab kebanyakan TKA yang masuk adalah pekerja kasar.

Dia  menilai pemerintah tidak bertangung jawab dan tidak melaksanakan konstitusi UUD tahun 1945 tentang penghidupan dan pekerjaan yang layak bagi WNI. ” Selain itu, jelas Perpres TKA ini bertentangan dengan UU Ketenagakerjaan, yang mengatur bahwa TKA tidak boleh masuk bekerja, selain tenaga kerja yang memiliki kehalian khusus,” ujarnya.
Dijelaskanya lagi, sejak kepemimpinan Presiden Jokowi, kaum buruh terus dikebiri hak nya.  Banyak peraturan atau paket kebijakan yang di buat Jokowi, terus menguntungakan pengusaha (kapitalis) dan investor. Salah satunya  PP 78 tahun 2015 tentang Upah. Diamana upah buruh saat ini ditekan agar terus murah.

” Kami tidak anti Ivestor , tapi perhatikan juga kesejahteraan kaum buruh dalam menghidupi buruh dan keluarganya,” kata Willy.

Selain itu dikatakanya  kehadiran buruh kasar, khususnya dari China  akan membuat gaduh negeri ini. Para buruh akan saling  ‘mangsa’ dalam melakukan aktifitas pekerjaan. “Karena minimnya lapangan pekerjaan, bisa saja hubungan industrial yang selama ini baik di perusahaan bisa menuai konflik antar tenaga kerja lokal dan tenaga kerja asing. Sebab  kita mengetahui  karakter buruh China keras, dan kerap menimbulkan keributan,”ujar Willy

Unjukrasa
Berdasarkan  hal tersebut, kata Willy, FSPMI akan melakukan aksiunjuk rasa menolak TKA datang ke Indonesia yang akan dilaksanakan di Sumut pada Hari Buruh Internasional  1 Mei 2018.

Adapun tujuan aksi, kata Willy,  Kantor Gubsu  dan Bundaran Jl. Gatot Subroto.  “ Massa Aksi FSPMI Sumut berasal dari Kota Medan, Deliserdang, Serdang Bedagai, Tebingtinggi dan Batubara, Jumlahnya kurang lebih 2000 orang,” terangnya.

Adapun  tuntutan aksi yang akan mereka lakukan, yakni  mengusung Tri Tura Plus (Tiga Tuntutan Rakayat dan Buruh) . Yakni menuntut turunkan harga Sembako, listrik dan BBM. Lalu   meminta pemerintah untuk membangun  ketahanan pangan dan ketersediaan energy.

“Kemudian tolak upah murah , cabut PP 78 tahun 2015, lalu tolak TKA unskill worker, cabut Perpres No.20 Tahun 2018 tentang TKA,  plus hapus outsourcing dan pilih Presiden pro buruh,”tutupnya.